1. Talenta mempunyai dua arti, sebagai kata sifat dan kata benda. Sebagai kata sifat, talenta diartikan sebagai performa bakat yang menghasilkan prestasi setelah mendapatkan pembinaan atau pengembangan melalui program yang sistematis dan berkelanjutan. Sebagai kata benda (menurut dokumen MTN), talenta diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan terbaik dari yang terbaik di bidangnya pada tingkat nasional untuk bersaing di kancah internasional, dengan misi untuk mengangkat kebanggaan nasional
2. Bakat adalah kemampuan istimewa yang bersifat bawaan sejak lahir pada bidang talenta tertentu.
3. Manajemen Talenta Nasional adalah rangkaian upaya terstruktur dan berkelanjutan dalam menghasilkan Talenta, melalui pendekatan makro yang berfokus pada ekosistem pendukung di tingkat negara serta pendekatan mikro yang berfokus pada sinergi dan keberlanjutan proses pembibitan, pengembangan potensi, dan penguatan ketalentaan
4. Ajang talenta merupakan kegiatan yang memberikan wadah aktualisasi talenta peserta didik yang dapat bersifat kompetisi/lomba, festival, dan eksibisi, untuk menghasilkan capaian prestasi dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat.
5. Prestasi talenta adalah capaian kemampuan peserta didik sesuai dengan talentanya (minat dan bakat) pada tingkatan tertentu, melalui ajang talenta/non-ajang yang diselenggarakan BPTI/Puspresnas atau pihak lainnya yang diakui melalui proses kurasi talenta.
6. Bidang talenta adalah bidang-bidang yang diuraikan dari subyek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, yang digunakan untuk pengorganisasian ajang talenta dan jenis prestasi talenta
7. Kelompok bidang talenta adalah hasil pengelompokan bidang-bidang prestasi talenta BPTI/Puspresnas yang mengacu pada kebijakan Manajemen Talenta Nasional (MTN) tentang bidang talenta sebagai berikut,: (1) Bidang Riset dan Inovasi; (2) Bidang Seni dan Budaya; (3) Bidang Olah Raga. Untuk kepentingan pengelolaan ajang talenta, maka pengorganisasian bidang ajang talenta adalah sebagai berikut:
   1. Kelompok bidang Riset dan Inovasi, mencakup bidang dan ajang berikut:
      1. Bidang Sains : OSN
      2. Bidang Riset : OPSI
      3. Bidang Vokasi : LKSN, LKS Disabilitas
      4. Bidang Inovasi : FIKSI DIKMEN
   2. Kelompok bidang Seni dan Budaya, mencakup bidang dan ajang berikut:
      1. Bidang Seni: FLS3N
      2. Bidang Budaya: LDI
   3. Kelompok bidang Olahraga, mencakup ajang O2SN dan Gala Siswa Indonesia (GSI).
      
      

B. PENGAWASAN DAN SANKSI
Dalam penyelenggaraan lomba LKS disabilitas secara daring, pengawasan dan sanksi memiliki peran krusial untuk menjaga integritas dan keadilan, mengingat karakteristik unik dari kompetisi ini yang seringkali melibatkan keterampilan praktis dan penggunaan teknologi. Penyelenggaraan LKS disabilitas yang diselenggarakan secara daring, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi oleh peserta.

Dengan pengawasan dan sanksi yang efektif dapat menjaga kualitas dan kredibilitas lomba, hal ini dapat mendorong peserta untuk mengembangkan keterampilan dan berkompetisi secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan diberlakukannya pengawasan dan sanksi, maka, akan memiliki kualitas yang dapat di pertanggung jawabkan.

1. Bentuk Pengawasan
   1. Pengawasan Proses Kerja:
      Lomba Kompetensi Siswa dalam penyelenggaraannya melibatkan demonstrasi keterampilan praktis, penyelenggara perlu memastikan bahwa proses kerja peserta dapat dipantau dengan baik. Ini dilakukan melalui:
      • Video real-time atau rekaman yang jelas dan lengkap.
      • Lay out dan penggunaan kamera dengan sudut pandang yang memadai untuk memperlihatkan detail pekerjaan.
   2. Verifikasi Alat dan Bahan:
      Panitia dan juri akan memastikan bahwa peserta menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan ketentuan lomba dalam panduan. Hal ini dilakukan melalui:
      • Pemeriksaan daftar alat dan bahan yang digunakan oleh peserta.
      • Permintaan foto atau video alat dan bahan sebelum atau selama lomba.
      • Sesi technical meeting daring dengan juri untuk memastikan kesesuaian alat dan bahan.
   3. Pengawasan Penggunaan Perangkat Lunak:
      Dalam pelaksanaan LKS Disabilitas dengan melibatkan penggunaan perangkat lunak/platform daring, penyelenggara perlu mengawasi penggunaan perangkat lunak yang sah dan sesuai dengan ketentuan. Ini dapat dilakukan melalui:
      • Penggunaan perangkat lunak pemantauan layar.
      • Pemeriksaan log aktivitas perangkat lunak.
      • Pembatasan akses ke perangkat lunak atau sumber daya daring tertentu.
2. Bentuk Sanksi yang Adil dan Proporsional
   1. Pengurangan Nilai
      Untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti penggunaan bantuan yang tidak diizinkan, penyelenggara dapat memberikan sanksi berupa pengurangan nilai.
   2. Diskualifikasi
      Diskualifikasi hanya boleh dilakukan untuk pelanggaran berat yang secara jelas melanggar prinsip integritas dan keadilan lomba.
   3. Pembatalan Penghargaan
      Jika peserta yang terbukti melakukan kecurangan dan telah menerima penghargaan, penghargaan tersebut dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
   4. Pendekatan Restoratif
      Dalam beberapa kasus, pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan, di mana peserta diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
      
      Dengan menerapkan pengawasan dan sanksi yang inklusif dan adil, penyelenggara dapat menciptakan lingkungan lomba yang kompetitif dan bermakna bagi penyandang disabilitas.
      
      

C. UNSUR PENYELENGGARA
Penyelenggara LKS Disabilitas tahun 2025 dilaksankan secara bertingkat yang dimulai dari tingkat daerah (sekolah, MKKS, dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi) kemudian dilanjutkan di tingkat nasional (BPTI, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menegah). Dalam penyelenggaraan LKS Disabilitas 2025 dijelaskan dalam tugas para pihak sebagai berikut :

I. LKS tingkat Provinsi
Ajang Talenta Peserta Didik Tingkat Provinsi diharapkan diselenggarakan dengan komitmen Dinas Pendidikan untuk memastikan setiap tahapan penyelenggaraan, mulai dari pra-ajang, pelaksanaan, hingga pasca-ajang, dilaksanakan secara profesional, transparan, adil, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan ajang tingkat provinsi melibatkan dua komponen utama, yaitu pengelolaan ajang talenta dan kepesertaan. Diharapkan setiap individu yang terlibat dalam proses penyelenggaraan LKS Disabilitas tahun 2025 tingkat provinsi memiliki integritas yang tinggi sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan transparansi. Komponen penyelenggaraan ajang LKS Disabilitas Tingkat provinsi adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Ajang Talenta Tingkat Provinsi
   Proses pengelolaan ajang di provinsi mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut setelah ajang berakhir. Pengelolaan yang baik akan menjamin bahwa setiap tahapan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan meliputi:
   1. Pra-Ajang Talenta Tingkat Provinsi
      Pada tahap Pra-Ajang Talenta, terkait persiapan pelaksanaan ajang di tingkat provinsi ditetapkan panitia dan juri dalam surat keputusan, dan terkait teknis seperti penentuan jadwal, lokasi, penyiapan sarana dan prasarana, dan sosialisasi Ajang Talenta diatur secara mandiri oleh masing-masing provinsi sesuai dengan kondisinya.
   2. Juri
      Ketentuan penunjukan Juri harus memiliki:
      1. Kompetensi, yakni memiliki kepakaran yang relevan dengan Cabang Ajang Talenta yang dinilai dan harus dibuktikan dengan sertifikat, rekam jejak (CV), lisensi/penyetaraan, dan/atau pengakuan lain yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
      2. Profesionalitas, yakni tidak memiliki konflik kepentingan, tidak menjadi pembina peserta pada Ajang Talenta dan institusi yang sama, dan memiliki rekam jejak tidak profesional dalam melaksanakan penjurian pada Cabang Ajang Talenta.
2. Pelaksanaan Ajang Talenta Tingkat Provinsi
   1. Pihak penyelenggara tingkat provinsi sebagai panitia penyelenggara dari unsur Pemda, Dinas Pendidikan Provinsi Bersama, MKKS, dan Mitra;
   2. Hasil dan keputusan dari pertemuan teknis dianggap final dan mengikat untuk semua pihak yang terlibat.
   3. Jika terjadi masalah teknis selama kompetisi, panitia harus segera menanganinya agar kompetisi dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
   4. Kompetisi dimulai dengan upacara pembukaan sebagai tanda resmi dimulainya kompetisi dihadiri oleh semua peserta, juri, panitia, dan tamu undangan dengan acara mencakup antara lain sambutan dari pejabat terkait, pengenalan juri, serta pengumuman penting terkait pelaksanaan kompetisi.
   5. Kompetisi harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan sportivitas.
   6. Panitia melakukan pengecekan terakhir untuk memastikan semua fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan selama kompetisi sudah disiapkan dan berfungsi dengan baik sebelum kompetisi dimulai.
   7. Sebelum kompetisi dimulai, panitia mengadakan pertemuan teknis atau sosialisasi yang dihadiri oleh juri dan peserta atau perwakilan peserta untuk menyampaikan informasi penting mengenai aturan kompetisi, tata cara pelaksanaan, jadwal, dan ketentuan lainnya yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat.
3. Penjurian Tingkat Provinsi
   1. Penjurian merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil kompetisi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Ajang Talenta yang diselenggarakan.
   2. Penjurian dilakukan oleh juri yang telah ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan kompetensi dan integritas.
   3. Proses penjurian disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Cabang Ajang Talenta, sehingga mekanisme penilaian dapat diterapkan secara tepat dan efektif.
   4. Penjurian dilakukan dengan kriteria/indikator penilaian yang telah disusun berdasarkan prestasi dan kinerja yang ditampilkan selama Ajang Talenta.
   5. Penjurian atau seleksi dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan, keadilan, integritas, dan objektivitas. 
   6. Proses penjurian dilakukan secara independen, bebas dari intervensi atau tekanan dari pihak manapun, dan segala bentuk konflik kepentingan.
   7. Evaluasi terhadap proses penjurian dilakukan setelah kompetisi berakhir untuk menilai efektivitas dan integritas penilaian yang telah dilakukan, serta meningkatkan proses penjurian di Ajang-Ajang berikutnya.
4. Penetapan Pemenang Tingkat Provinsi
   1. Pemenang dipilih oleh juri berdasarkan hasil penilaian terbaik dari semua peserta, sesuai dengan kriteria dan indikator yang tercantum dalam panduan Ajang Talenta.
   2. Penentuan pemenang meliputi juara satu, juara dua, juara tiga, juara harapan, finalis, atau penyebutan yang setara.
   3. Hasil penilaian yang dilakukan oleh juri harus dituangkan dalam Berita Acara Penjurian bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat dan ditandatangani oleh semua juri.
   4. Pemenang ditetapkan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang di tingkat provinsi, yang mencantumkan nama-nama pemenang dan kategori yang dimenangkan.
   5. Hasil penilaian dan pemenang diumumkan secara resmi oleh panitia sesuai dengan kategori Ajang Talenta dalam acara penutupan.
   6. Pemenang diumumkan kepada publik melalui laman resmi dan media sosial.
   7. Penetapan Pemenang disampaikan kepada BPTI paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan diinput ke dalam portal Ajang Talenta BPTI.
   8. Hasil penilaian dalam bentuk sertifikat dan Surat Keputusan diberikan kepada peserta.
5. Pasca-Ajang Talenta Tingkat Provinsi
   1. Pemerintah provinsi membantu fasilitasi karier belajar pada pemenang seperti kesempatan beasiswa, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan/atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP).
   2. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Ajang Talenta Daerah dengan cara sebagai berikut:
      1. Mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Ajang Talenta.
      2. Menganalisis secara sistematis juri dan penjurian/penilaian, peserta, pemenang, dan penghargaan, sarana dan prasarana dan kepanitiaan.
      3. Menyusun laporan menyeluruh tentang tahapan penyelenggaraan Ajang Talenta, mulai dari Pra-Ajang Talenta, pelaksanaan Ajang Talenta, hingga Pasca-Ajang Talenta.
      4. Membuat rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan Ajang Talenta di masa depan.
      5. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi secara resmi kepada kepala Pemerintah Daerah.
      6. Menggunakan hasil evaluasi untuk mengambil keputusan strategis terkait kebijakan dan alokasi sumber daya dalam perencanaan penyelenggaraan Ajang Talenta berikutnya.

II. Pelaksanaan LKS Tingkat Nasional

1. Penanggung jawab LKS tingkat Nasional
   Penanggung jawab LKS Disabilitas tingkat pusat bertanggung jawab mengelola kegiatan LKS Disabilitas tingkat nasional yang mencakup persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan LKS Disabilitas tingkat nasional, berkoordinasi dan menindaklanjuti arahan pimpinan, berkolaborasi erat dengan kontingen provinsi dan seluruh tim dalam rangka persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan penyusunan pelaksanaan LKS tingkat nasional. Penanggung jawab LKS Disabilitas tingkat nasional bertugas:
   1. Memimpin semua kelompok kerja agar sesuai dengan visi serta tujuan dan semua rencana yang telah ditentukan;
   2. Memimpin rapat koordinasi yang dilakukan berkala sesuai kebutuhan;
   3. Membuat detail konsep dan melimpahkan tugas kepada kelompok kerja yang bersangkutan sesuai ketetapan struktur organisasi;
   4. Mengkoordinasi acara LKS Disabilitas secara keseluruhan dan berkomunikasi dengan semua pihak;
   5. Memberi pengarahan dan melakukan pengawasan saat pelaksanaan LKS Disabilitas;
   6. Memastikan dan menyetujui semua persiapan kebutuhan pokok dan penunjang LKS Disabilitas sudah terpenuhi;
   7. Memastikan dan menyetujui semua kegiatan masing-masing bidang lomba berjalan baik dengan berkoordinasi dengan semua pihak;
   8. Mencari alternatif solusi jika terjadi permasalahan dan membuat keputusan secara tepat;
   9. Bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan dan pimpinan;
   10. Meminta laporan pertanggungjawaban kepada setiap penanggung jawab kelompok kerja;
   11. Bersama sekretaris, penanggungjawab acara lomba membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) pelaksanaan kegiatan LKS Disabilitas. 
2. Skema Pelaksanaan Lomba Tingkat Nasional Secara Daring
   
   
3. Tim Manajemen Program
   Dalam pelaksanaan LKS Disabilitas tim manajemen program berkoordinasi dengan pusat prestasi nasional. Yang dimaksud tim manajemen program terdiri dari kepala balai, kasubbag umum, ketua tim yang bertanggungjawab untuk memastikan terkait dukungan untuk LKS Disabilitas Tingkat Nasional dan melaksanakan pengendalian pelaksanaan setiap tahapan kegiatan serta melaksanakan koordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak guna kelancaran pelaksanaan LKS.
   Tugas manajemen program sebagai berikut.
   1. Berkoordinasi dan memberikan bantuan kepada Penanggung jawab LKS Tingkat Provinsi dalam pengendalian kegiatan seleksi di daerah;
   2. Menyusun rencana kerja harian saat pra-kompetisi/pra-lomba (2 minggu sebelum acara), kompetisi/lomba, dan pasca kompetisi/pasca lomba (tepat setelah acara dan persiapan untuk Exit Strategy dan sustainability);
   3. Mengkonsolidasi rencana masing-masing kelompok kerja saat prakompetisi/pra-lomba, kompetisi/lomba, dan pasca kompetisi/pasca lomba serta menyusun alat pengendalian pekerjaan;
   4. Menginventarisir pihak provinsi yang perlu dihubungi, pihak di lingkungan kemdikbudristek, instansi kementerian/lembaga lain, sponsorship, tim juri, yang perlu dihubungi di tingkat nasional. Dalam hal ini bekerjasama dengan seluruh penanggungjawab kelompok kerja;
   5. Melaporkan dan berkoordinasi dengan penanggung jawab LKS Disabilitas tingkat nasional tentang berbagai hal yang berkaitan dengan saat prakompetisi/pra-lomba, kompetisi/lomba, dan pasca kompetisi/pasca lomba;
   6. Berkoordinasi dengan sekretariat terkait dengan kesiapan surat menyurat yang diperlukan dan memantau kelancaran kesekretariatan;
   7. Berkoordinasi dengan penanggungjawab acara lomba untuk memastikan kesesuaian antara rencana yang telah disusun dan realisasi pelaksanaan;
   8. Bekerjasama dengan penanggungjawab acara lomba memastikan kesiapan press release yang perlu dikoordinasikan dengan BKHM;
   9. Bekerjasama dengan penanggung jawab acara lomba memastikan pelaksanaan koordinasi dengan protokol menteri pendidikan dan kebudayaan;
   10. Berkoordinasi dengan penanggungjawab teknis bidang lomba untuk memastikan kesesuaian antara rencana yang telah disusun dan realisasi pelaksanaan;
   11. Berkoordinasi dengan penanggung jawab perlengkapan untuk memastikan kesesuaian antara rencana yang telah disusun dan realisasi pelaksanaan;
   12. Melakukan pengecekan harian terkait dengan progres harian masing-masing kelompok kerja pada pelaksanaan.
4. Sekretariat
   Sekretariat bertanggung jawab terhadap semua administrasi dari pelaksanaan lomba. Tugas sekretariat adalah:
   1. Membuat rencana kerja harian saat pra-kompetisi/pra-lomba, kompetisi/lomba, dan pasca kompetisi/pasca lomba (tepat setelah selesai acara hingga 1 minggu setelah acara);
   2. Menyediakan layanan administrasi yang efisien serta berkolaborasi yang baik dengan manajemen program, penanggung jawab acara lomba, dan penanggung jawab teknis lomba, tentang pihak-pihak yang perlu dipersiapkan korespondensinya;
   3. Berkoordinasi dengan pihak yang memberikan bantuan terkait kesiapan peralatan pendukung, peralatan kerja dan hal lain yang menjadi tanggungjawab dari pihak yang memberikan bantuan berkaitan dengan kesekretariatan;
   4. Menyiapkan surat keputusan seluruh pihak yang terlibat;
   5. Merinci dan mempersiapkan jenis ATK yang perlu diadakan dan dikomunikasikan dengan pihak Sub Bagian TU;
   6. Bekerjasama dengan tim IT dan penanggung jawab acara lomba untuk menyiapkan sertifikat untuk seluruh pihak yang terlibat;
   7. Bekerjasama dengan Tim IT dan penanggung jawab acara lomba membuat tanda kepanitiaan seperti ID Card atau Name Card;
   8. Menyiapkan dan mengedarkan daftar hadir juri dan panitia;
   9. Memastikan semua unsur di lingkungan Kemendikdasmen, instansi kementerian/lembaga di luar Kemendikdasmen, ketua juri, juri, teknisi, dan panitia menandatangani daftar hadir;
   10. Mengumpulkan surat tugas, kwitansi transportasi, pakta integritas, dan SPPD;
   11. Berkoordinasi dengan penanggung jawab logistik & perlengkapan terkait pendistribusian name tag, paket ATK, seragam, kaos maupun paket vitamin dan obat (apabila tersedia);
   12. Menyediakan buku saku (buku mutu komunikasi) terhadap kelompok kerja untuk memastikan rencana kerja harian saat lomba;
   13. Memastikan bahwa seluruh kegiatan telah selesai baik dari aspek administrasinya;
   14. Berkoordinasi dengan kelompok kerja lainnya sesuai dengan kebutuhan;
   15. Bertanggungjawab kepada penanggung jawab LKS Disabilitas tingkat nasional.
5. Penanggung Jawab Bidang Lomba
   Penanggung jawab bidang lomba bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan lomba yang meliputi:
   1. Menyusun rencana teknis terkait persiapan dan pelaksanaan lomba yang berkaitan dengan tugas-tugas dari tim IT, tim juri, dan teknisi;
   2. Menyusun rencana kerja harian saat pra-kompetisi/pra-lomba, kompetisi/lomba, dan pasca kompetisi/pasca lomba (tepat setelah selesai acara hingga 1 minggu setelah acara);
   3. Menyiapkan agenda dan kebutuhan Technical Meeting (TM) umum dan berkoordinasi dengan juri dan teknisi, serta menjadi fasilitator pada acara tersebut;
   4. Berkoordinasi dengan tim IT tentang kesiapan sistem IT dengan pihak pelaksana lomba serta dipastikan koneksi lancar;
   5. Berkoordinasi dengan tim juri terkait dengan kesiapan serta sistem/mekanisme penjurian dan pelaporan hasil penjurian berbasis pada transparansi dan akuntabilitas;
   6. Bersama dengan penanggung jawab acara lomba, dan tim IT menjelang pelaksanaan lomba untuk memastikan bahwa fasilitas kerja dan layanan internet yang tersedia memadai;
   7. Melaksanakan koordinasi dengan tim juri sebelum pelaksanaan penjurian dimulai, serta memastikan seluruh peralatan telah siap;
   8. Melaksanakan observasi sampling pelaksanaan di beberapa jenis lomba untuk memastikan bahwa telah terorganisasi dengan baik dan seluruh fasilitas teknis pendukung dinilai memadai;
   9. Melaksanakan pengamatan terhadap kerja IT;
   10. Memastikan penggunaan K3 untuk setiap bidang lomba baik dari sisi pelaksana LKS maupun dari ketersediaan sarana penjurian dalam penyelenggaraan LKS;
   11. Memantau pelaksanaan lomba agar sesuai dengan hasil technical meeting dan panduan teknis;
   12. Menyusun laporan pelaksanaan LKS Disabilitas;
6. Koordinator Lomba
   Koordinator lomba bertanggung jawab secara penuh terhadap rangkaian lomba dalam LKS Disabilitas Tingkat Nasional. Tanggung jawab koordinator adalah:
   1. Menyusun rencana kerja harian saat pra-kompetisi/pra-lomba, kompetisi, dan pasca kompetisi tepat setelah selesai lomba;
   2. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan LKS secara keseluruhan dari mulai persiapan, pembukaan, pelaksanaan hari H lomba, penutupan dan pasca lomba;
   3. Membuat susunan acara secara rinci dan jelas;
   4. Memastikan dan berkoordinasi dengan semua pihak (internal BPTI-Puspresnas, internal Kemendikdasmen), dan tamu dari lembaga lain, dalam rangka LKS Disabilitas;
   5. Bekerjasama dengan manajemen program untuk memastikan keterlaksanaan sosialisasi dan koordinasi dengan protokol menteri pendidikan dasar dan menengah, BKHM, K/L lainnya dan sponsorship;
   6. Memastikan keterlaksanaan konsep dan finalisasi media publikasi kegiatan (pamflet, brosur, spanduk, poster, undangan sesuai dengan kebutuhan kegiatan) yang dipersiapkan oleh tim publikasi dan dokumentasi;
   7. Berfungsi sebagai koordinator lapangan dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung;
   8. Memastikan publikasi dan dokumentasi terlaksana dengan baik dari mulai awal pelaksanaan hingga acara penutupan;
   9. Bekerjasama dengan seluruh kelompok kerja untuk memastikan kesiapan seluruh aspek pada semua ruang meeting, ruang penilaian per jenis lomba.
   10. Bekerjasama dengan kelompok kerja lainnya, mengamati kelancaran masingmasing bidang lomba. Jika ada permasalahan harus segera diantisipasi;
   11. Menyiapkan laporan pelaksanaan lomba untuk semua cabang lomba;
7. Penanggung Jawab Logistik dan Perlengkapan
   1. Menyusun rencana kerja harian saat pra-kompetisi/pra-lomba, kompetisi, dan pasca kompetisi tepat setelah selesai lomba;
   2. Berkoordinasi dengan pihak yang memberikan bantuan untuk menyusun daftar logistik dan perlengkapan yang dibutuhkan;
   3. Merancang dan mendata peralatan perlengkapan kegiatan yang dibutuhkan dengan sebelumnya mengadakan koordinasi dengan bidang lain terkait yang membutuhkan perlengkapan sarana;
   4. Mencatat perlengkapan yang digunakan;
   5. Membantu penjab dalam mengecek kelengkapan setiap bidang lomba;
   6. Memastikan seluruh alat, bahan dan kelengkapan lomba tersedia pada saat pelaksanaan lomba;
   7. Melakukan pengamatan terhadap berbagai hal yang dilaksanakan pihak yang memberikan bantuan dan apabila ditemukan kekurangan harus segera berkoordinasi dengan pihak yang terkait;
   8. Membuat list perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan;
   9. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan kegiatan.
8. Tim Publikasi dan Dokumentasi
   1. Menyusun rencana kerja harian saat pra-kompetisi/pra-lomba (2 minggu sebelum lomba), kompetisi, dan pasca kompetisi tepat setelah selesai lomba;
   2. Menyusun alur dokumentasi untuk menjadi satu rangkaian yang mengalir;
   3. Membuat list kebutuhan yang terkait dengan promosi lomba;
   4. Mempublikasikan kegiatan LKS Disabilitas tingkat nasional dalam media publikasi kegiatan (misalnya dalam bentuk pamflet, leaflet, brosur, spanduk, baliho, poster, undangan sesuai dengan kebutuhan kegiatan) dan menyebarkannya kepada pihak terkait;
   5. Membantu divisi kesekretariatan dalam mengadakan dan mengelola dokumendokumen yang diperlukan dalam kegiatan;
   6. Mengagendakan sosialisasi LKS Disabilitas tingkat nasional;
   7. Menyediakan, memproses dan memproduksi dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto atau video (termasuk menyiapkan video tentang pelaksanaan LKS Disabilitas tahun lalu untuk tayangan awal);
   8. Pembagian tugas dalam mengambil dokumentasi pada saat kegiatan berlangsung secara merata;
   9. Berkoordinasi dengan divisi lain (desain, dekorasi dan IT) secara kooperatif;
   10. Mengambil foto dengan baik dan mengarsipkannya dalam satu folder dengan rapi;
   11. Berkoordinasi dengan divisi Acara terkait juri perlombaan, pemateri dan moderator;
   12. Menginformasikan agenda rapat Tim LKS Disabilitas dan menginformasikan kegiatan kepada semua pihak;
   13. Melakukan dokumentasi foto dan video dengan tampilan yang berkualitas pada tahap kesiapan ruang, kehadiran tamu, proses acara pembukaan, di setiap jenis lomba, acara penyerahan hadiah, acara penutupan, tempat pameran dan lainnya;
   14. Menyiapkan press release kegiatan harian dan berkoordinasi dengan BKHM.
9. Tim Informasi Teknologi (Tim IT)
   Tim IT bertanggung jawab terhadap web LKS Disabilitas tingkat nasional. Tanggung jawab tim IT adalah:
   1. Menyusun rencana kerja terkait dengan pekerjaan IT;
   2. Berkoordinasi dengan penanggung jawab teknis lomba terkait dengan tugas dan tanggungjawab tim IT;
   3. Berkoordinasi dengan dinas provinsi terkait dengan registrasi;
   4. Bekerjasama dengan Tim Penanggung Jawab kelompok Lomba untuk memastikan seluruh sistem IT terlaksana dengan baik dan lancar;
   5. Melakukan pemeliharaan web LKS Disabilitas;
   6. Membuat design banner, poster perlombaan, KTA dan ID Card;
   7. Melaporkan data peserta terbaru;
   8. Melaporkan permasalahan yang terjadi (seperti gangguan jaringan, pendaftaran, kesalahan data, dll) kepada Koordinator Lomba;
   9. Berkoordinasi dengan ketua juri, tim juri, tim teknisi bidang lomba untuk menyediakan hasil karya peserta berupa video bernarasi untuk dinilai oleh Tim Juri dan diawasi oleh tim Dewan Juri;
   10. Melaporkan hasil penilaian kepada penanggung jawab teknis bidang lomba.
10. Narahubung
    Narahubung bertanggung jawab terhadap komunikasi dan penyampaian informasi terkait pelaksanaan lomba. Tugas dan fungsi narahubung adalah:
    1. Berkoordinasi dengan koordinator bidang lomba;
    2. Memberikan informasi yang jelas kepada setiap peserta/ketua kontingen/pembimbing tentang kegiatan lomba LKS Disabilitas;
    3. Menerima saran /masukan dan keluhan dari peserta/ketua kontingen/ pembimbing lalu menyampaikan kepada panitia sebagai bahan evaluasi pada kegiatan lomba tersebut;
    4. Menjawab pertanyan-pertanyaan yang datang dari para peserta/ketua kontingen/pembimbing;
    5. Membuat WAG dan menjadi admin dalam grup tersebut guna mempermudah memberikan informasi kepada peserta/ketua kontingen/pembimbing;
    6. Melaporkan segala sesuatu terkait hasil kerja dan permasalahan yang harus segera diantisipasi kepada koordinator bidang lomba.
11. Ketua Tim Juri
    Ketua tim juri adalah juri lomba yang bertanggung jawab terhadap peraturan umum, etika, permasalahan yang terjadi di bidang lomba dan pemecahan masalah ketika terjadi konflik serta melakukan verifikasi penilaian lomba. Tanggung jawab ketua tim juri:
    1. Melakukan koordinasi dengan para juri dan memberikan arahan untuk kelancaran pelaksanaan lomba;
    2. Melaksanakan rapat teknis dengan para juri, teknisi dan ketua kontingen;
    3. Melakukan pengambilan keputusan apabila terjadi perbedaan penilaian antar juri untuk setiap bidang lomba;
    4. Melakukan pengambilan keputusan apabila terjadi permasalahan merujuk kepada kode etik pada setiap bidang lomba;
    5. Membuat hasil rekapitulasi nilai setiap peserta dan berita acara untuk setiap bidang lomba dan menyerahkan kepada penanggung jawab LKS Disabilitas.
12. Juri
    Tenaga ahli di bidangnya yang ditunjuk dan/atau diusulkan oleh BPTI serta bertanggung jawab untuk keberlangsungan kegiatan uji coba dan pelaksanaan LKS Disabilitas Tingkat Nasional serta melakukan penilaian sesuai standar yang sudah ditentukan, didukung oleh teknisi dan didukung oleh ketua juri
    1. Juri untuk setiap bidang lomba minimal terdiri atas:
       • Satu orang ketua merangkap anggota;
       • Satu orang sekretaris merangkap anggota;
       • Selebihnya sebagai anggota.
    2. Juri berlatar belakang dari IDUKA, asosiasi profesi, dan akademisi yang menguasai bidang keahlian yang dilombakan.
    3. Ketua Juri bersama dengan anggota juri bertanggung jawab untuk:
       • Mempersiapkan kesiapan instalasi, mesin, alat, dan bahan yang disiapkan oleh tim teknis, kelengkapan instrumen penilaian maupun dokumen lain terkait dengan penjurian, sebelum lomba dimulai;
       • Memastikan kelengkapan materi yang akan dilombakan dengan berkoordinasi kepada sekolah peserta apabila dilaksanakan secara daring, menentukan kriteria penilaian, menetapkan jadwal dan batas waktu maksimal untuk setiap pelaksanaan lomba sesuai bidangnya, serta menyiapkan instruksi kerja yang ada di proyek uji untuk peserta;
       • Berkoordinasi dengan juri keabsahan panitia Informasi Teknologi (IT) untuk memeriksa keakuratan data registrasi peserta (provinsi, nama, tanggal lahir, dan sebagainya), sebelum lomba dimulai;
       • Ketua juri bersama anggota menyepakati skema penilaian yang akan digunakan;
       • Memimpin rapat teknis dengan para peserta lomba dan guru pembimbing;
       • Melakukan penilaian dan penjurian serta menyosialisasikan proyek uji dan besaran skema penilaian;
       • Melakukan penilaian bidang lomba dan merekap hasil penilaian berdasarkan ranking;
       • Melakukan pengambilan keputusan perihal permasalahan teknis yang terjadi di bidang lomba masing-masing;
       • Mengesahkan hasil akhir penilaian dengan menandatangani berita acara dan diserahkan kepada fasilitator.

D. KETENTUAN KHUSUS AJANG TALENTA LKS DISABILITAS
I. Persyaratan Peserta, Ketua Kontingen, Pembimbing, Juri
Persyaratan Peserta, Ketua Kontingen, Pembimbing, Juri

1. Persyaratan Peserta
   1. Persyaratan Umum Peserta
      1. Peserta LKS Disabilitas 2025 adalah peserta didik penyandang disabilitas yang tercatat sebagai peserta didikk pada:
         • Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB/Sederajat);
         • Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB/Sederajat);
      2. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
      3. Peserta tersinkronisasi pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan PD Data.
      4. Merupakan peserta didik penyandang disabilitas terbaik tingkat provinsi tahun 2025 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
      5. Peserta belum pernah menjadi juara I, II, atau III pada LKS Disabilitas tingkat nasional.
      6. Peserta LKS Disabilitas adalah peserta didik penyandang disabilitas hasil seleksi di tingkat provinsi 2025 dan dinyatakan sebagai juara I pada cabang lomba yang diikutinya. Apabila juara I berhalangan dan tidak bisa mengikuti lomba, dapat digantikan oleh juara II dan seterusnya;
      7. ika ada peserta yang mengundurkan diri/pergantian nama peserta, peserta yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dengan batas waktu H-7, dan dinas provinsi wajib menerbitkan SK pergantian peserta.
      8. Kriteria usia peserta LKS Disabilitas 2025 saat melaksanakan registrasi:
         • Peserta didik SMPLB/sederajat, lahir pada/setelah tanggal 1 Juni 2006;
         • Peserta didik SMALB/sederajat, lahir pada/setelah tanggal 1 Juni 2003;
      9. Cabang lomba yang bersifat terbuka (SMPLB dan SMALB) menggunakan ketentuan usia peserta didik SMALB;
      10. Operator lomba dinas pendidikan provinsi ataupun operator sekolah wajib melakukan registrasi online untuk seluruh peserta dan pendampingnya pada laman https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id 
      11. Scan Surat Pernyataan berformat PDF tentang Keaslian Karya Peserta bermaterai Rp.10.000,00 (format terlampir);
      12. File video karya dan dokumen pada poin k) disimpan dalam satu folder dan diunggah ke akun Google Drive masing-masing peserta dengan diberi judul: asal provinsi _ nama peserta _ cabang lomba Contoh: Aceh_Ihsan Maulana_Hantaran 2025
      13. Tautan Google Drive dibuat tidak private/restricted dengan panduan cara mengunggah di Google Drive terlampir.
      14. Peserta / pendamping mengirim tautan unggahan Google Drive pada poin m) ke operator lomba provinsi untuk kemudian di unggah ke aplikasi ajang di laman lks-disabilitas.kemdikbud.go.id.
   2. Persyaratan Keabsahan Peserta
      1. Operator lomba dinas pendidikan provinsi wajib mengunggah dokumen berupa: 
         • Foto diri seluruh badan dan pas foto 4x6;
         • Scan akte lahir/kartu keluarga;
         • Scan rapor yang dilegalisir kepala sekolah 1 semester terakhir. Halaman rapor yang di scan adalah halaman identitas dan halaman pada semester terakhir yang memuat daftar mata pelajaran dan tanda tangan guru/wali murid/kepala sekolah;
         • Surat pernyataan kepala sekolah tentang keaslian dan kebenaran dokumen serta belum pernah menjadi juara I, II, atau III LKS Disabilitas di tingkat nasional pada bidang lomba dan jenjang yang sama (format terlampir);
         • Surat keputusan sebagai Juara LKS tingkat provinsi yang ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi;
         • Fotokopi sertifikat peserta LKSN tahun sebelumnya yang diadakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (jika ada).
         • Video aktivitas peserta yang berdurasi maksimal 90 detik dengan ketentuan sebagai berikut:
           
           
           Catatan : Apabila video yang dikirim meragukan, maka panitia akan menghubungi peserta untuk verifikasi.
2. Persyaratan Juri
   1. Juri Tingkat Provinsi
      1. Kompeten dan berpengalaman menjadi juri di bidang vokasi yang dilombakan, bisa berasal dari akademisi (selain guru dan tenaga kependidikan), praktisi maupun profesional.
      2. Bersikap adil dan tidak berpihak.
      3. Bertanggung jawab terhadap keputusannya.
      4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan peserta didik berkebutuhan khusus.
      5. Bukan pembimbing dan atau juri di tingkat kabupaten/kota/nasional.
      6. Mampu mengakses dan mengoperasikan perangkat digital dan internet.
      7. Bersedia menandatangani pakta integritas sebagai juri LKS (format terlampir).
      8. Ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi melalui Surat Keputusan (SK) kepala dinas pendidikan provinsi.
   2. Juri Tingkat Nasional
      1. Kompeten dan berpengalaman menjadi juri di bidang vokasi yang dilombakan, bisa berasal dari akademisi (selain guru dan tenaga kependidikan), praktisi maupun professional.
      2. Bersikap adil dan tidak berpihak.
      3. Bertanggung jawab terhadap keputusannya.
      4. Mampu mengoperasikan perangkat digital dan internet.
      5. Bukan pembimbing dan atau juri di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
      6. Bersedia menandatangani pakta integritas sebagai juri LKS (format terlampir).
      7. Ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buku panduan ajang LKS Disabilitas 2025 ini pada akhirnya dapat diselesaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait, guna berbagai kepentingan sesuai tugas dan kewenangannya serta dapat digunakan sebagai dasar kebutuhan penyusunan anggaran pelaksanaan LKS Disabilitas di tingkat daerah. Tim penyusun berharap panduan ini sudah dapat menjadi acuan yang komprehensif dan dapat meminimalisir potensi masalah yang akan terjadi. Panduan Ajang Talenta LKS Disabilitas 2025 ini dapat memberikan informasi yang jelas, menyeluruh, dan mudah dipahami oleh seluruh peserta, pendamping, serta pendukung lainnya. Ajang ini tidak hanya sebagai wadah kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperlihatkan potensi, keunggulan, dan keterampilan luar biasa yang dimiliki oleh individu dengan disabilitas.

Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional juga mengharapkan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota dapat membantu menyebarluaskan panduan ajang ini segera ke satuan pendidikan di daerahnya masingmasing agar para calon peserta lomba dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Semoga setiap langkah yang diambil dalam ajang ini membawa manfaat tidak hanya bagi para peserta, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun, penyunting, dan kontributor lainnya. Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan. Kami mengucapkan selamat bertanding dan semoga sukses. Jadilah teladan bagi kebanggaan dan perubahan positif dalam masyarakat kita.

LAMPIRAN

Format Surat Pernyataan Keaslian Karya Peserta LKSN Diksus 2025 [Unduh Disini]

Format Pakta Integritas LKSN Diksus 2025 [Unduh Disini]

Format Surat Izin Orangtua atau Wali LKSN Diksus 2025 [Unduh Disini]

Format Surat Pernyataan Kepala Sekolah LKSN Diksus 2025 [Unduh Disini]

Tutorial Cara Mengunggah Karya pada Google Drive [Unduh Disini]